Akuntansi Keuangan Pada Perusahaan Industri

Akuntansi biaya yang terjadi di perusahaan industri tidak terlepas dari akuntansi perusahaan dagang, karena perusahaan industri pada dasarnya adalah perusahaan dagang, jadi untuk mempelajari akuntansi perusahaan industi sebagai pengetahuan dasar harus memahami terlebih dahulu akuntansi perusahaan dagang. Dari segi siklus akuntansi sendiri tidak jauh berbeda antara ketiga jenis perusahaan (jasa, dagang, dan industri). apabila digambarkan dengan diagram maka siklus akuntansi akan tampak seperti dibawah ini :

Apapun bentuk perusahaan, siklus akuntansi yang digunakan adalah seperti yang tampak pada diagram diatas. Untuk memahami siklus ini maka sebelumnya harus mempelajari Akuntansi Dasar / Principles Accounting, sehingga anda membaca blog ini dengan asumsi sudah memahami siklus akuntansi secara umum.

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

1. Hal 48 no 25

Beberapa orang berpendapat bahwa akuntansi seharusnya memusatkan perhatian hanya pada laporan keuangan dan memberikan urusan desain serta persiapan laporan manajerial pada spesialis informasi    Apa sajakah kelebihan dan kelemahan pendapat ini ? ,

 Kelebihan      :hubung pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut sangat banyak, dan untuk berbagai kepentingan, maka dalam menyusun laporan keuangan tersebut perlu diatur dengan suatu patokan-patokan yang baku dan mengikat, agar laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak terlalu banyak variasi. Akuntansi manajerial, adalah akuntansi yang semata-mata mengabdi untuk kepentingan manajemen, sehingga tidak perlu ada patokan-patokan yang mengikat dalam menyajikan dan menerbitkannya.

Standar Akuntansi Keuangan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. standar akuntansi keuangan untuk kegiatan yang mencari laba,

2. kegiatan yang tidak mencari laba yaitu kegiatan sosial yang dilakukan oleh yayasan, perkumpulan.

3. kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

 Kelemahan     :akuntan tidak hanya memusatkan perhatian pada laporan keuangan,tapi ia juga harus mampu menimbangi dan berkerjasama dengan spesialis Sistem Informasi membuat desain tentang laporan managerial karena ia harus mempertanggung jawabkan atas laporan keuangan yang telah dibuat kepada manager keuangan yang menganalisis laporan tersebut.

 

 Sejauh laporan keuangan suatu perusahaan tersebut masih berjalan dan seorang akuntan tersebut masih dibutuhkan. Karena bila akuntan tersebut tidak bertanggung jawab atas tugasnya, maka keuangan pada suatu perusahaan tersebut akan hancur dan akan terjadi ancaman kerugian bahkan perusahaan tersebut akan bangkrut.maka akan berdampak parah bukan hanya untuk perusahaan itu sendri,tetapi untuk banyak orang.untuk para pegawai dan semua jajaran yang terdapat di perusahan tersebut.

 sejauh manakah akuntan terlibat dalam pembuatan laporan yang melibatkan berbagai hal di luar ukuran keuangan,yang dipergunakan untuk mengukur kinerja? Mengapa demikian ?

 Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK.

  2. Hal 53, no 2.8

Des2.kripsikan beberapa informasi yang dapat disediakan oleh SIA yang didesain dengan baik untuk perusahaan ini, dan jika SIA tersebut disediakan tepat waktu, akan dapat menghindari beberapa masalah diatas !

 A. LATAR BELAKANG MASALAH.Shauna Washington yang mencoba peruntungan pada bidang penjualan menggantungkan nasibnya pada perlengkapan seni yang dimilikinya dan melakukan home schooling atau private. Seiring berjalannya waktu, usaha yang digeluti Shauna berjalan lancar bahkan meningkat 3kali lipat pada periode 5 tahun pertama. Akan tetapi, laba yang diperoleh oleh Shauna tidak meningkat seperti penjualannya. Sebagai uang tambahan, Shauna meminjam uang dalam jumlah besar untuk membangun sebuah gudang. Biaya persediaan dan operasional yang digunakan untuk gedung tersebut lebih tinggi dari perkiraanya. Tagihan bulanan atas peminjamannya terus memberatkan perusahaannya. Kemudian masalah tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu Arus kas yang sangat berat. Apabila perusahaan tidak melakukan tindakan dengan cepat maka perusahaan akan dengan sangat terpaksa harus mengumumkan kebangkrutannya. 

B. PERUMUSAN MASALAHSeperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka permasalahan kasus ini adalah “Bagaimana cara Sistem Informasi Akutansi mengatasi masalah diatas?”

C. TUJUAN PENELITIANSeperti yang telah dikatakan pada rumusan masalah, tujuan ini adalah untuk memecahkan masalah yang timbul akibat ketidak seimbangan antara penjualan dan laba. 

D. PEMECAHAN MASALAHSolusi dari kasus diatas adalah dengan membuat perumusan yang terjadi dari kurun waktu awal hingga terjadinya ketidak seimbangan tersebut.Maka pada langkah awal adalah dengan membuat jurnal untuk menentukan penjualan dan pemasuka, setelah jurnal dibuat kita bisa menentukan apakah pada saat transaksi terjasi kita mengalami keuntungan atau bahkan kerugian.Pada kasus ini Shauna tidak memperkirakan berapa biaya pengeluaran yang digunakan untuk melakukan penjualan dan berapa keuntungan yang didaat setelah melakukan penjualan, ternyata hasil yang didapat tidak sesuai dengan nilai yang keluar (pengeluaran lebih banyak dibanding pemasukan).

 E. KESIMPULANGaris besar yang harus dicermati pada kasus ini adalah tidak bisa memperkirakan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga dia mendapatkan masalah hutang dan mengalami kmacetan arus kas yang sangat berat.

 

Sistem Informasi Akuntansi

 (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain :

• Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
• Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
• Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

SIA terdiri dari 3 subsistem:

• Sistem pemrosesan transaksi

mendukung proses operasi bisnis harian.

• Sistem buku besar/ pelaporan keuangan

menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.

• Sistem pelaporan manajemen

yang menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen memproses berbagai transaksi non-keuangan yang tidak bisa diproses oleh SIA biasa. tapi bagaimana juga sistem juga di lakukan dengan kerja bersama time...dengan mendukung semua ide dari masing2 group yang melakukan kerja dilapangan.....dan bagaimana kita memberikan semangat yang tinggi buat karyawan....perusahaan

Cara Kerja

Untuk memahami bagaimana SIA bekerja, perlu untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

• Bagaimana mengoleksi data yang berkaitan dengan aktivitas dan transaksi organisasi?
• Bagaimana mentransformasi data kedalam informasi sehingga manajemen dapat menggunakan untuk menjalankan organisasi?
• Bagaimana menjamin ketersediaan, keandalan, keakuratan informasi ?

Manfaat

Sebuah SIA menambah nilai dengan cara:

• Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien.
• Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan
• Meningkatkan efisiensi
• Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan
• Meningkatkan sharing knowledge
• menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan

PERKEMBANGAN POLITIK

TULISAN !!

1.      Perkembangan politik di dunia

2.      Perkembangan politik di Indonesia dari sesudah kemerdekaan sampai reformasi

3.      Strategi Pembangun nasional Indonesia dari sesudah kemerdekaan sampai reformasi

Perkembangan Politik Di Berbagai Negara Dan Perkembangan Politik Di Negara Indonesia Dari Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Masa Reformasi!

Dampak dari Perang Dunia II sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan,misalnya:

1.Lahirnya organisasi perdamaian dunia (PBB)

Organisasi ini fokus memelihara perdamaian dunia yang dirintis oleh The Big Five Country.Namun perkembangan sekarangatut dipertanyakan kesanggupannya/kinerjanya,karena lebih didominasi oleh pengaruh negara besar terutama Amerika.

2.Kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika .

Bangsa iniyang sebelumnya menjadi objek penjajahan.Proses dekolonisasi ini dipercepat adanya kesadaran akan persamaan hak sesama bangsa sebagaimana tercantum dalam piagam PBB.

3.Polarisai dunia.

Hal ini ditandai dengan fenomena baru lahirnya negara adikuasa dan perang dingin.

Apa itu Negara Adikuasa/Superpower?

Adalah negara besar yang mampu mempengaruhi negara-negara lain dengan kekuatan/kekuasaan yang dimilikinya. Ada beberapa faktor yang mendorong negara adikuasa mampu mempengaruhi negara lain :

a.Faktor politik

b.Faktor ideologi

c.Faktor ekonomi

d.Faktor militer

Negara-negara kecil yang menjadi kawan atau sekutu negara adikuasa disebut negara satelit.Negara adikuasa yang dimaksud adalah Amerika dan Uni Sovyet.Kedua negara tersebut terus melebarkan sayapnya dengan menanamkan pengaruhnya kepada negara-negara lain.Politik semacam ini dikenal dengan Aliansi(politik mencari kawan).

 

Apa itu Perang dingin ?

Adalah ketegangan- ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya:

Perang Vietnam , Perang Korea , Perang Soviet-Afganistan , Perang sipil Kamboja, Perang sipil Angola , Perang sipil Yunani, Krisis Kongo , Runtuhnya Tembok Berlin, Revolusi Hongaria , Krisis Iran , Krisis misil Kuba

Bagaimana dengan negara Indonesia?

Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan.Negara kita juga menjadi ajang perebutan pengaruh dari negara adikuasa tersebut.Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal pada periode waktu tertentu.

Pada masa perang kemerdekaan(1945-1949):

Setelah Amerika,Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia –Belanda, maka terjadilah pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet.

Pada masa demokrasi liberal 1950-1959 : 

Pada awalnya negara kita mencari dukungan ke barat untuk menyelesaikan masalah Irian(terutama masa kabinet Sukiman),Sistem ekonomi yang diterapkan juga terpengaruh sistem liberal.Percobaan sistem ini berujung pada instabilitas politik sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 dan kita memasuki sistem baru.

Pada masa demokrasi terpimpin(1959-1965) :

Kegagalan sistem liberal mendorong sikap anti kolonialisme dan anti barat (Amerika dkk) dan mendorong Indonesia lebih dekat dengan negara sosialis komunis/blok timur(Uni Sovyet dkk).Pada masa ini persaingan Blok Barat dan Blok Timur mencapai puncak nya. Pemerintah Indonesia memainkan peran dengan merintis berdirinya gerakan non blok (GNB) tahun 1961 pertama kali KTT diselenggarakan di Beograd.Namun demikian dilain sisi terutama dalam perebutan Irian Barat persenjataan kita dibantu oleh Uni Sovyet.Selesai masalah Irian Barat tahun 1963 selesai tak lama kemudian meletuslah G.30 S PKI 1965.

Periode Orde Baru 1966-1998 :

Penegasan politik luar negeri bebas –aktif agaknya mengurangi pengaruh kedua blok dimana kita menciptakan stabilitas kawasan Asia Tenggara dan merintis berdirinya ASEAN tahun 1968.

Didalam membangun perekonomian kita minta bantuan IMF yang cenderung didominir oleh negara-negara Barat.Hal ini kadang berakibat kebijakan makro ekonomi kita juga mendapat tekanan dari IMF tadi.Kondisi ini berlangsung terus hingga Orde Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi ini terutama tahun 1998.

Strategi Dan Pembangunan Nasional Indonesia Dari Masa Sesudah Kemerdekaan Sampai Reformasi

 Dari Masa Indonesia belum Merdeka dan setelah Merdeka, Mempunyai Visi dan Misi..

Visi Misi Dan Strategi Pembangunan Nasional yaitu: 

Visi: 

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak azasi manusia; serta 

Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi:

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; 

Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta 

Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. 

Strategi pokok yang ditempuh

Strategi Penataan Kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan system ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan consensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika; 

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Pengertian Strategi dan tingkatan pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :
a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer
b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :
Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan
Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin
Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :
Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa
Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara
Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara
Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan
Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.
Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN; pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

PENGERTIAN POLITIK & UNSUR POLITIK

 

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara).

Dalam bahasa Indonesia,  Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang dikehendaki.  Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

b. Kekuasaaan

c. Pengambilan Keputusan

d. Kebijakan Umum

e. Distribusi

 Infrastruktur politik mempunyai 5 unsur diantaranya:

1. Partai politik

2. Kelompok kepentingan

3. Kelompok penekan

4. Alat komunikasi politik

5. Tokoh politik.

Tulisan :Pengaruh Ketahanan Nasional diberbagi Aspek Kehidupan

ASPEK IDEOLOGI

IDEOLOGI ADALAH SUATU SISTEM NILAI YANG MERUPAKAN KEBULATAN AJARAN YANG MEMBERIKAN MOTIVASI. DALAM IDEOLOGI JUGA TERKANDUNG KONSEP DASAR TENTANG KEHIDUPAN YANG DICITA-CITAKAN OLEH SUATU BANGSA. KEAMPUHAN SUATU IDEOLOGI TERGANTUNG KEPADA RANGKAIAN NILAI YANG DIKANDUNGNYA YANG DAPAT MEMENUHI SERTA MENJAMIN SEGALA ASPIRASI HIDUP DAN KEHIDUPAN MANUSIA BAIK SEBAGAI PERSEORANGAN MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT. SECARA TEORI SUATU IDEOLOGI BERSUMBER DARI SUATU ALIRAN PIKIRAN/FALSAFAH DAN MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI SISTEM FALSAFAH ITU SENDIRI.

IDEOLOGI BESAR YANG ADA DI DUNIA ADALAH :

A. LIBERALISME

ALIRAN PIKIRAN PERSEORANGAN ATAU INDIVIDUALISTIK. ALIRAN PIKIRAN INI MENGAJARKAN BAHWA NEGARA ADALAH MASYARAKAT HUKUM (LEGAL SOCIETY) YANG DISUSUN ATAS KONTRAK SEMUA ORANG (INDIVIDU) DALAM MASYARAKAT ITU (KONTRAK SOSIAL). MENURUT ALIRAN INI, KEPENTINGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA (INDIVIDU) DIJUNJUNG TINGGI SEHINGGA MASYARAKAT TIADA LEBIH DARI JUMLAH PARA ANGGOTANYA SAJA TANPA IKATAN NILAI TERSENDIRI. HAK DAN KEBEBASAN ORANG SEORANG DIBATASI HANYA OLEH HAK YANG SAMA YANG DIMILIKI ORANG LAIN BUKAN OLEH KEPENTINGAN MASTARAKAT SELURUHNYA.

LIBERALISME BERTITIK TOLAK DARI HAK ASASI YANG MELEKAT PADA MANUSIA SEJAK LAHIR DAN TDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT OLEH SIAPAPUN TERMASUK PENGUASA, TERKECUALI ATAS PERSETUJUAN YANG BERSANGKUTAN. FAHAM INI MEMPUNYAI NILAI-NILAI DASAR (INTRINSIK) YAITU KEBEBASAN DAN KEPENTINGAN PRIBADI YANG MENUNTUT KEBEBASAN INDIVIDU SECARA MUTLAK YAITU KEBEBASAN MENGEJAR KEBAHAGIAAN HIDUP DITENGAH-TANGAH KEKAYAAN MATERIIL YANG MELIMPAH DAN DICAPAI DENGAN BEBAS. FAHAM INI JUGA SELALU MENGAITKAN ALIRAN PIKIRANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA YANG MENARIK MINAT/DAYA TARIK YANG KUAT UNTUK KALANGAN MASYARAKAT TERTENTU. ALIRAN INI DIAJARKAN OLEH THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, JEAN JAQUES ROUSSEAU, HERBERT SPENCER DAN HAROLD J.LASKI.

B. KOMUNISME

ALIRAN PIKIRAN TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY) YANG DIAJARKAN OLEH KARL MARX, ENGELS, LENIN. BERMULA MERUPAKAN KRITIKAN MARX TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PADA AWAL REVOLUSI INDUSTRI. ALIRAN INI BERANGGAPAN BAHWA NEGARA ADALAH SUSUNAN GOLONGAN (KELAS) UNTUK MENINDAS KELAS LAIN. KELAS ATAU GOLONGAN EKONOMI KUAT MENIDAS EKONOMI LEMAH. GOLONGAN BORJUIS MENINDAS GOLONGAN PROLETAR (KAUM BURUH). OLEH KARENA ITU, MARX MENGANJURKAN AGAR KAUM BURUH MENGADAKAN REVOLUSI POLITIK UNTUK MEREBUT KEKUASAAN NEGARA DARI KAUM GOLONGAN KAYA KAPITALIS DAN BORJUIS AGAR KAUM BURUH DAPAT GANTI BERKUASA DAN MENGATUR NEGARA. ALIRAN INI ERAT HUBUNGANNYA DENGAN ALIRAN MATERIAL DIALIKTIS ATAU MATERIALISTIK. ALIRAN INI JUGA MENONJOLKAN ADANYA KELAS/PENGGOLONGAN, PERTENTANGAN AMTAR GOLONGAN, KONFLIK DAN JALAN KEKERASAN/REVOLUSI DAN PEREBUTAN KEKUASAAN NEGARA.

C. FAHAM AGAMA

IDEOLOGI BERSUMBER PADA FALSAFAH AGAMA YANG TERMUAT DALAM KITAB SUCI AGAMA. NEGARA MEMBINA KEHIDUPAN KEAGAMAAN UMAT DENGAN SIFAT SPIRITUAL RELIGIUS. DALAM BENTUK LAIN NEGARA MELAKSANAKAN HUKUM/KETENTUAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN DUNIA, NEGARA BERDASARKAN AGAMA.

D.IDEOLOGI PANCASILA

PANCASILA MERUPAKAN TATANAN NILAI YANG DIGALI/DIKRISTALISASIKAN DARI NILAI-NILAI DASAR BUDAYA BANGSA INDONESIA YANG SUDAH SEJAK RATUSAN TAHUN LALU TUMBUH BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA. KELIMA SILA PANCASILA MERUPAKAN KESATUAN YANG BULAT DAN UTUH SEHINGGA PEMAHAMAN DAN PENGAMALANNYA HARUS MENCAKUP SEMUA NILAI YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA.

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA, MENGANDUNG ARTI SPIRITUAL, MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SELUAS-LUASNYA KEPADA SEMUA PEMELUK AGAMA DAN PENGANUT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK BERKEMBANG DI INDONESIA. NILAI INI BERFUNGSI SEBAGAI KEKUATAN MENTAL SPIRITUAL DAN LANDASAN ETIK DALAM KETAHANAN NASIONAL, DENGAN DEMIKIAN ATHEISME TIDAK BERHAK HIDUP DI BUMI INDONESIA DALAM KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN HIDUP BERAGAMA.

SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, MENGANDUNG NILAI SAMA DERAJAT, SAMA KEWAJIBAN DAN HAK, CINTA-MENCINTAI, HORMAT-MENGHORMATI, KEBERANIAN MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN, TOLERANSI DAN NILAI GOTONG ROYONG.

SILA PERSATUAN INDONESIA, MENGANDUNG ARTI BAHWA PLURALISME MASYARAKAT INDONESIA MEMILIKI NILAI PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN WILAYAH YANG MERUPAKAN FAKTOR PENGIKAT, DAN MENJAMIN KEUTUHAN NASIONAL ATAS DASAR BHINEKA TUNGGAL IKA. NILAI INI MENEMPATKAN KEPENTINGAN DAN KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN, SEBALIKNYA KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN DISERASIKAN DALAM RANGKA KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA.

SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, MENGANDUNG NILAI KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT (DEMOKRASI) YANG DIJELMAKAN OLEH PERSATUAN NASIONAL YANG RIIL DAN WAJAR. NILAI INI MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DENGAN TETAP MENGHARGAI KEPENTINGAN PRIBADI DAN GOLONGAN, MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DAN MENJUNJUNG TUNGGI HARKAT DAN MARTABAT SERTA NILAI-NILAI KEBENARAN DAN KEADILAN.

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, MENGANDUNG NILAI SIKAP ADIL, MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN, MENGHORMATI HAK ORANG DAN SIKAP GOTONG ROYONG,DALAM SUASANA KEKELUARGAAN, SUKA MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA ORANG, SUKA BEKERJA KERAS DAN BERSAMA-SAMA MEWUJUDKAN KEMAJUAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN SOSIAL.

KETAHANAN PADA ASPEK IDEOLOGI

KETAHANAN IDEOLOGI DIARTIKAN SEBAGAI KONDISI DINAMIK KEHIDUPAN IDEOLOGI BANGSA INDONESIA YANG BERISI KEULETAN DAN KETANGGUHAN YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN KEKUATAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI DAN MENGATASI SEGALA TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN DARI LUAR NEGERI MAUPUN DARI DALAM NEGERI, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM RANGKA MENJAMIN KELANGSUNGAN KEHIDUPAN IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. OLEH KARENA ITU, DIBUTUHKAN KONDISI MENTAL BANGSA YANG BERLANDASKAN PADA KEYAKINAN AKAN KEBENARAN IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA SERTA PENGAMALANNYA YANG KONSISTEN DAN BERLANJUT.

PANCASILA MERUPAKAN IDEOLOGI NASIONAL, DASAR NEGARA, SUMBER HUKUM DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA. OLEH KARENA ITU, UNTUK MENCAPAI KETAHANAN IDEOLOGI MAKA DIPERLUKAN APLIKASI NYATA PANCASILA SECARA MURNI DAN KONSEKUEN BAIK OBJEKTIF MAUPUN SUBJEKTIF. PELAKSANAAN OBJEKTIF ADALAH BAGAIMANA PELAKSANAAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM IDEOLOGI TERSURAT ATAU PALING TIDAK TERSIRAT DALAM UUD 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DUBAWAHNYA, SERTA SEGALA KEGIATAN PENYELENGGARAAN NEGARA. PELAKSANAAN SUBJEKTIF ADALAH BAGAIMANA NILAI-NILAI TERSEBUT DILAKSANAKAN OLEH PRIBADI MASING-MASING DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SECARA PRIBADI, ANGGOTA MASYARAKAT DAN NEGARA. PANCASILA MENGANDUNG SIFAT IDEALISTIK, REALISTIK DAN FLEKSIBILITAS SEHINGGA TERBUKA TERHADAP PERKEMBANGAN YANG TERJADI SESUAI REALITAS PERKEMBANGAN KEHIDUPAN TETAPI SESUAI DENGAN IDEALISME YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA.

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDAPAT DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL DIATUR DALAM KETETAPAN MPR RI NO.:XVIII/MPR/1998. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN SUMBER HUKUM DIATUR DALAM TAP. MPRS RI NO.: XX/MPRS1966 JO. TAP. MPR RI NO.:IX/MPR/1976.

PEMBINAAN KETAHANAN IDEOLOGI

UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN IDEOLOGI DIPERLUKAN LANGKAH PEMBINAAN SEBAGAI BERIKUT :

A. PENGAMALAN PANCASILA SECARA OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF DITUMBUHKEMBANGKAN SECARA KONSISTEN

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA PERLU TERU DIRELEVANSIKAN DAN DIAKTUALISASIKAN NILAI INSTRUMENTALNYA AGAR TETAP MAMPU MEMBIMBING DAN MENGARAHKAN KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA, SELARAS DENGAN PERADABAN DUNIA YANG BERUBAH DENGAN CEPAT TANPA KEHILANGAN JATI DIRI SEBAGAI BANGSA INDONESIA.

C. SESANTI BHINEKA TUNGGAL IKA DAN KONSEP WAWASAN NUSANTARA BERSUMBER DARI PANCASILA HARUS TERUS DIKEMBANGKAN DAN DITANAMKAN DI MASYARAKAT YANG MAJEMUK SEBAGAI UPAYA UNTUK SELALU MENJAGA PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN WILAYAH SERTA MORALITAS YANG LOYAL UTUH DAN BANGGA TERHADAP BANGSA DAN NEGARA. DI SAMPING ITU PERLU DITUNTUT SIKAP YANG WAJAR DARI ANGGOTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP ADANYA KEANEKARAGAMAN. UNTUK ITU SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH MEMBERIKAN PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN YANG WAJAR TERHADAP KEBHINEKAAN.

D. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA DAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA HARUS DIHAYATI DAN DIAMALKAN SECARA NYATA UNTUK MENJAGA KELESTARIAN DAN KEAMPUHANNYA DEMI TERWUJUDNYA TUJUAN NASIONAL SERTA CITA-CITA BANGSA INDONESIA, KHUSUSNYA OLEH SETIAP PENYELENGGARA NEGARA SERTA SETIAP LEMBAGA KENEGARAAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN SERTA SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA. DALAM HAL INI TELADAN PARA PEMIMPIN PENYELENGGARA NEGARA DAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT MERUPAKAN HAL YANG SANGAT MENDASAR.

E. PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA HARUS MENUNJUKKAN KESEIMBANGAN FISIK MATERIAL DENGAN PEMBANGUNAN MENTAL SPIRITUAL UNTUK MENGHINDARI TUMBUHNYA MATERIALISME DAN SEKULERISME. DENGAN MEMPERHATIKAN KONDISI GEOGRAFI INDONESIA, MAKA STRATEGI PEMBANGUNAN HARUS ADIL DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH UNTUK MEMUPUK RASA PERSATUAN BANGSA DAN KESATUAN WILAYAH.

F. PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DITANAMKAN PADA DIRI ANAK DIDIK DENGAN CARA MENGINTEGRASIKANNYA DALAM MATA PELAJARAN LAIN, JUGA DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT.

ASPEK POLITIK

KETAHANAN PADA ASPEK POLITIK DIARTIKAN SEBAGAI KONDISI DINAMIK KEHIDUPAN POLITIK BANGSA YANG BERISI KEULETAN, KETANGGUHAN DALAM MENGHADAPI DAN MENGATASI TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN SERTA GANGGUAN YANG DATANG DARI DALAM MAUPUN LUAR.

PERWUJUDAN KETAHANAN DALAM ASPEK POLITIK MEMERLUKAN KEHODUPAN POLITIK BANGSA YANG SEHAT, DINAMIS DAN MAMPU MEMELIHARA STABILITAS POLITIK.

A.  KETAHANAN PADA ASPEK POLITIK DALAM NEGERI

1.  SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM, TIDAK BERDASARKAN KEKUASAAN YANG BERSIFAT ABSOLUT.

2.  MEKANISME POLITIK YANG MEMUNGKINKAN ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT, NAMUN BUKAN PERBEDAAN MENGENAI NILAI DASAR.

3.  KEPEMIMPINAN NASIONAL MAMPU MENGAKOMODASIKAN ASPIRASI YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT.

B.  KETAHANAN PADA ASPEK POLITIK LUAR NEGERI

1. HUBUNGAN LUAR NEGERI DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI BERBAGAI BIDANG DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PERSATUAN BANGSA SERTA KEUTUHAN NKRI.
2. POLITIK LUAR NEGERI TERUS DIKEMBANGKAN MENURUT PRIORITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA ANTAR NEGARA BERKEMBANG SERTA ANTARA NEGARA BERKEMBANG DENGAN NEGARA MAJU SESUAI KEMAMPUAN DEMI KEPENTINGAN NASIONAL.
3. CITRA POSITIF INDONESIA PERLU DITINGKATKAN DAN DIPERLUAS MELALUI PROMOSI, PENINGKATAN DIPLOMASI, PERTUKARAN PELAJAR DAN LAIN SEBAGAINYA.

C. PENYELENGGARAAN NEGARA, SEPERTI MEMBERSIHKAN PENYELENGGARA NEGARA DARI PRAKTEK KKN DENGAN MEMBERIKAN SANKSI SEBERAT-BERATNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DAN FUNGSIONAL SERTA PENGAWASAN MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN ETIKA DAN MORAL.

D. KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA, SEPERTI MENINGKATKAN KUALITAS KOMUNIKASI DI BERBAGAI BIDANG MELALUI PENGUASAAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GUNA MEMPERKUAT DAYA SAING BANGSA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL.

E. AGAMA, SEPERTI MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA MELALUI PENYEMPURNAAN SISTEM PENDIDIKAN AGAMA, SEHINGGA LEBIH TERPADU DAN INTEGRAL DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI.

F. PENDIDIKAN, SEPERTI MEMBERDAYAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN BAIK SEKOLAH MAUPUN LUAR SEKOLAH SEBAGAI PUSAT PEMBUDAYAAN NILAI, SIKAP DAN KEMAMPUAN SERTA MENINGKATKAN PARTISIPASI KELUARGA DAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG OLEH SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI.

UPAYA MEWUJUDKAN KETAHAN PADA ASPEK POLITIK:

• SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERDASARKAN HUKUM
• MEKANISME POLITIK YANG MEMUNGKINAKAN ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT
• TERJALIN KOMUNIKASI POLITIK TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT.

ASPEK EKONOMI

UNTUK PENCAPAIAN TINGKAT KETAHANAN EKONOMI MEMERLUKAN PEMBINAAN SEBAGAI BERIKUT:

1. SISTEM EKONOMI INDONESIA DIARAHKAN UNTUK DAPAT MEWUJUDKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH NUSANTARA MELALUI EKNOMI KERAKYATAN
2. EKONOMI KERAKYATAN HARUS MENGHINDARI SISTEM FREE FIGHT LIBERALISM, ETATISME, DAN MONOPOLI EKONOMI
3. PEMBANGUNAN EKONOMI MERUPAKAN USAHA BERSAMA ATAS ASAS KEKELUARGAAN
4. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN HASILNYA DENGAN MEMPERHATIKAN KESEIMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH DAN ANTAR SEKTOR.

ASPEK SOSIAL BUDAYA

ESENSI PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA BANGSA INDONESIA YANG DEMIKIAN ADALAH PENGEMBANGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA INDONESIA DIMANA SETIAP WARGA MASYARAKAT DAPAT MEREALISASIKAN PRIBADI DAN SEGENAP POTENSI MANUSIAWINYA BERDASARKAN PANCASILA.

ASPEK SOSIAL BUDAYA MELIPUTI:

A. KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, SEPERTI MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI SELURUH TENAGA KERJA UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN KERJA YANG MEMADAI. PENGELOLAANNYA MELIBATKAN PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN PEKERJA.

B. KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA, SEPERTI MENGEMBANGKAN SIKAP KRITIS TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA DALAM RANGKA MEMILAH-MILAH NILAI BUDAYA YANG KONDUSIF DAN SERASI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN PEMBANGUNAN BANGSA DI MASA DEPAN.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN, SEPERTI MENINGKATKAN KEDUDUKAN DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA MELALUI KEBIJAKAN NASIONAL YANG DIEMBAN OLEH LEMBAGA YANG MAMPU MEMPERJUANGKAN TERWUJUDNYA KESETARAAN, KEADILAN GENDER.

D. PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEPERTI MENUMBUHKAN BUDAYA OLAHRAGA GUNA MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA YANG PERLU MEMILIKI TINGKAT KESEHATAN DAN KEBUGARAN YANG CUKUP. DIMULAI DARI SEJAK USIA DINI MELALUI PENDIDIKAN OLAHRAGA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

E. PEMBANGUNAN DAERAH, SEPERTI MELAKUKAN PENGKAJIAN TENTANG BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH BAGI DAERAH PROPINSI, DAERAH KABUPATEN, DAERAH KOTA DAN DESA.

F. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, SEPERTI MENGELOLA SDA DAN MEMELIHARA DAYA DUKUNGNYA AGAR BERMANFAAT BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DARI GENERASI KE GENERASI.

ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN

KETAHANAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN YANG DIHARAPKAN MERUPAKAN KONDISI DAYA TANGKAL YANG DILANDASI OLEH KESADARAN BELA NEGARA SELURUH RAKYAT DAN MENGANDUNG KEMAMPUAN MEMELIHARA STABILLITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.

UNTUK MEWUJUDKAN KEBERHASILAN KETAHANAN NASIONAL SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA PERLU :

1). MEMILIKI SEMANGAT PERJUANGAN BANGSA DALAM BENTUK  PERJUANGAN NON FISIK YANG DISERTAI KEULETAN DAN KETANGGUHAN TANPA KENAL MENYERAH DAN MAMPU MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN.

2). SADAR DAN PEDULI AKAN PENGARUH YANG TIMBUL PADA ASPEK IPOLEKSOSBUDHANKAM SEHINGGA SETIAP WARGA NEGARA DAPAT MENGELIMINIR PENGARUH BURUK PADA ASPEK-ASPEK TERSEBUT

KEBERHASILAN SISTIM PERTAHANAN NASIONAL DI INDONESIA

DILIHAT DARI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PADA ASPEK POLITIK:

• POLITIK DALAM NEGERI

1. SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERDASARKAN HUKUM
2. MEKANISME POLITIK YANG MEMUNGKINAKAN ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT
3. TERJALIN KOMUNIKASI POLITIK TIMBAL BALIK ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

• POLITIK LUAR NEGERI

1. HUBUNGAN LUAR NEGERI DITUJUKAN UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA INTERANSIONAL DI BERBAGAI BIDANG
2. POLITIK LUAR NEGERI TERUS DIKEMBANGKAN MENURUT PRIORITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA ANTARNEGARA
3. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERLU DILAKSANAKAN DENGAN PEMBENAHAN SISTEM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
4. PERJUANGAN BANGSA INDONESIA YANGF MENYAKUT KEPENTINGAN NASIONAL

KEBERHASILAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA WARGA NEGARA INDONESIA PERLU KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA BANGSA DAN MASYARKAT INDONESIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, RUKUN, BERSATU, CINTA TANAH AIR, MAJU, DAN SEJAHTERA DALAM KEHIDUPAN YANG SERBA SELARAS, SERASI DAN SEIMBANG SERTA MAMPU MENANGKAL PENETRASI BUDAYA ASING YANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUDAYAAN NASIONAL.

KESIMPULAN

JADI DARI PERNYATAAN ASPEK-ASPEK TERSEBUT, KONDISI DINAMIS SUATU BANGSA, MELIPUTI SELURUH ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL YANG TERINTEGRASI, BERISI KEULETAN, DAN KETANGGUHAN SERTA MENGANDUNG KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI SEGALA TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN, SERTA GANGGUAN DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM, LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRASI, IDENTITAS, KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA, SERTA PERJUANGAN MENGEJAR TUJUAN NASIONALNYA